Tolak Tambang di Konkep, Massa Aksi Bentrok dengan Sat Pol PP

0
466
Massa aksi saat sudah berada di Kantor Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Foto : Jovi anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KONKEP – Ratusan Massa aksi Perhimpunan Mahsasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW), Kamis (27/9) bentrok dengan Polisi Satuan Pamong Praja (Sat Pol Pp) Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Bentrokan terjadi akibat massa aksi tidak dapat bertemu dengan Bupati Konkep, Amrullah.

Massa aksi berunjuk rasa di Kantor Bupati Bupati Konkep untuk meminta pejabat tertinggi di Kabupaten Konkep itu segera membuat rekomendasi pencabutan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Konkep. Namun sayang, Bupati dan Wakilnya tidak berada di tempat.

Diketahui, para pejabat Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini sedang melakukan pembahasan APBD-P 2018 Kabupaten Konkep di salah satu hotel di Kabupaten Konawe Selatan.

Jenderal lapangan PMMW, Mando Maskuri mengatakan hari ini, masyarakat dari tiga desa yaitu Desa Rokoroko Raya, Desa Nambo Jaya Raya dan Desa Mosolo Raya hadir untuk mempertanyakan dan ingin mendengar langsung komitmen dari Bupati Konkep, Amrullah terhadap penolakan pertambangan khususnya IUP yang ada di Kabupaten Konkep.

“Masyarakat ingin Bupati membuat rekomendasi pencabutan IUP yang ada di Konkep,” tegas Mando Maskuri.

Lanjut, kata Mando, awalnya unjuk rasa yang ia komandoi berjalan dengan tertib namun karena Bupati dan Wakil Bupati dikabarkan sedang tidak berada di kantornya, massa aksi mencoba masuk ke Kantor Bupati untuk mengecek langsung kebenaran kabar tersebut.

“Tidak ada yang temui kita, baru teman satu orang dianiayaya, namanya Fani,” katanya.

“Fani mengalami luka di bagian kepala, dan sudah dilarikan kerumah sakit. Kami akan terus menolak tambang, dan untuk kekeran terhadi kawan kami, kami akan advokasi dan melakukan pelaporan di pihak kepolisian,” tuturnya.

Laporan : Jovi
Editor : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here