Tolak Tambang, Masyarakat Konkep Sambangi Kantor Gubernur Sultra

oleh -167 views
Mahasiswa dan Masyarakatt Konkep yang tergabung ke dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sultra. PMWW meminta Gubernur Sultra mencabut IUP di Konkep. Foto : Jovi / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Untuk kesekian kalinya, masyarakat Kabupaten Konawe Kepuluan (Konkep) yang menolak hadirnya perusahaan pertambangan di Konkep kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini, massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) menyambangi Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kedatangan PMMW untuk mempertanyakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Sultra melalui Pansus Penertiban Pertambangan yang beberapa waktu lalu menerima massa aksi, dan mendukung aksi masyarakat degan membuat rekomendasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Konkep.

Baca Juga : Puluhan Masyarakat Konkep Pro Tambang Sambangi DPRD Sultra

Kordinator massa aksi, Veri Irawan mengatakan massa aksi meminta Gubernur Sultra, H Ali Mazi untuk segera menindak lanjuti rekomendasi dari Pansus Pertambagan denga segera mencabut IUP 15 perusahaan yang terdapat di Pulau Wawonii (Konkep) hingga saat ini.

“Kami meminta kepada Gubernur Sultra untuk mencabut 15 IUP yang ada di Konkep,” kata Veri Irawan dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (13/11).

Menurut Veri Irawan, hadirnya perusahaan pertambangan yang di tandai dengan adanya 15 IUP di Konkep patut di pertanyakan dan dinilainya tidak sesuai dengan aturan yang mana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibawah 2.000 km melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah teknis ekologis sosial dan budaya. Sementara itu wilayah Pulau Wawonii jauh lebih kecil dari itu yakni hanya 867,58 km2 atau total luas daratan hanya 73.992 hektar sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengolahan tambang

“Luas wilayah Konkep jauh lebih kecil berdasarkan aturan untuk wilayah yang dapat di tambang,” tegas Veri Irawan.

Ditempat yang sama, Pelaksana tugas Kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Makkawaru yang menemui masa aksi mengungkapkan bahwa ini merupakan kesalahan administrasif masa lalu namun kami akan segera benahi demi kesejahtraan masyarakat Sultra, dan menghindari konflik sosial yang terjadi di konkep .

“Secepatnya kami akan pelajari dulu dulu sehingga tidak ada masalah dan kami akan lakukan pemberhentian sementara,” ungkap Andi Makkawaru saat di wawancarai para awak media.

Laporan : Jovi
Editor : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •