Tujuh Mantan Aleg DPRD Wakatobi Terima Gaji, Pemprov Terima Teguran

oleh -218 views
Karo Pemerintahan, La Ode Ali Akbar. Foto : Rahmat R/ anoatimes.id
Karo Pemerintahan, La Ode Ali Akbar.

ANOATIMES.ID, KENDARI – Tidak hanya membuat tiga calon Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan anggota legislatif (aleg) DPRD Kabupaten Wakatobi naik pitam dan mengamuk di ruang Sekertaris Dewan (Sekwan) karena proses PAW tujuh mantan aleg tidak kunjung tuntas, buntut persoalan itu juga membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mendapat teguran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Sultra, Laode Ali Akbar mengatakan Kemendagri memberikan teguran dikarenakan masih adanya mantan aleg DPRD Wakatobi yang sudah mengundurkan diri namun masih tetap menerima hak-hak sebagai dewan.

Baca Juga : Polemik Pengunduran Diri Pimpinan DPRD Wakatobi Berdampak pada RAPBD Daerah

“Akibat ketidak tegaskan Bupati dan DPRD Wakatobi membuat Pemprov dapat teguran dari Kemendagri,” kata Laode Ali Akbar saat dijumpai anoatimes.id, di Kantor Gubernur Sultra, Rabu, (9/1/2019).

Lanjut, Laode Ali Akbar menambahkan teguran Kemendagri ke Pemprov Sultra tidak akan ada apabila sejak awal Bupati dan DPRD Wakatobi bisa tegas dan segera mengesahkan SK pengunduran diri tujuh mantan aleg itu.

“Pemprov Sultra yang repot, baru parahnya lagi mereka (Pemda Wakatobi) cicil SK pemberhentian. Hanya dua SK diterbitkan untuk dua mantan anggota DPRD Wakatobi,” ujarnya.

Saat itu, kata Laode Ali Akbar dirinya tidak bakal meneruskan SK pemberhentian dua mantan aleg yang lebih dulu masuk yakni Muhammad Ali dan Sutomo Hadi, ke Gubernur Sultra, kecuali semua Sk ke tujuh mantan aleg DPRD Wakatobi sudah lengkap.

“Saya akan serahkan ke meja gubernur, jika semua surat usulan pemberhentian tujuh mantan anggota legislatif Wakatobi yang ditandatangani bupati ada di meja saya, dan akhirnya mereka mau menuruti,” katanya.

“SK pemberhentian ke tujuhnya sudah ada di meja gubernur,” ungkapnya.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi