Walhi: Hadirnya Tambang di Konkep Picu Konflik di Masyarakat

oleh -44 views
Warga memasang portal di tengah jalan, sebagai bentuk penolakan terhadap hadirnya tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan. Foto : Warga for anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Ada 6 Izin Operasi Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari 6 IUP tersebut, saat ini salah satu perusahaan pemegang IUP yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terus menggenjot kegiatan penunjang aktivitas penambangan untuk mengejar target operasi, seperti pembuatan jalan hauling.

Hadirnya tambang di Konkep dinilai Gubernur Sultra, H Ali Mazi sebagai investasi yang dapat berkontribusi kepada daerah. Ali Mazi pun mengatakan bahwa mayoritas warga Konkep mendukung hadirnya tambang.

“Laporan tim (yang diturunkan) mayoritas menerima, bukan mayoritas tapi semua. Kan ada hasil penelitian dilapangan sehingga jaksa menilai tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti kan izinnya dicabut kembali pembehentian sementaranya,” kata Ali Mazi usai Rapat Rekonsiliasi IUP Se-Sultra di Kendari, Senin (26/8/2019) di salah satu hotel di Kendari.

Berbeda dengan laporan yang diterima Ali Mazi, fakta dilapangan menunjukan adanya penolakan hadirnya tambang di konkep oleh masyarakat. Bentuk penolakan masyarakat antara lain, masih adanya masyarakat yang tidak ingin lahannya digunakan PT GKP. Itu ditunjukan masyarakat Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara dengan melakukan penjagaan hingga bermalamnya masyarakat dilahan – lahan mereka yang akan dilintasi alat berat PT GKP.

Polisi berdialog dengan warga.  Warga meminta puluhan alat berat PT GKP diturunkan dari lokasi warga. Foto : Awi / anoatimes.id

Selain itu, masyarakat juga melakukan aksi unjuk rasa dan pemasangan portal di Desa Lampeapi menuju lokasi IUP. Bila dilihat jaraknya, Desa Lampeapi letaknya sangat jauh dari Wilayah IUP PT GKP. Salah satu warga Desa Sukarela Jaya, Mando Maskuri mengatakan itu adalah bentuk penolakan warga terhadap investasi tambang di pulau yang luasnya dibawah 20000 km persegi.

“Pemalangan itu bentuk penolakan tambang, tuntutannya satu, turunkan semua alat berat yang ada di lokasi, masih ada 6 alat pengebor di atas,” tegas Mando saat dihubungi via seluler, Senin (26/8/2019).

Mando menjelaskan dampak negatif hadirnya tambang di konkep ialah terjadinya konflik antara sesama masyarakat seperti adanya pasangan suami istri yang bercerai, keluarga yang memutuskan tali persaudaraan, serta tidak saling mengunjungi apabila ada kerabat yang menyelenggarakan pesta.

“Sudah ada yang cerai, perempuan pro tambang, laki – lakinya menolak tambang, ada juga yang meninggal tidak dikunjungi,” ujar Mando.

Pemerintah Konkep Akui Mayoritas Masyarakat Tolak Tambang

Adanya penolakan tambang oleh masyarakat dibenarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, melalui Kepala Bappeda Konkep, Ir Abdul Halim. Kata Halim, mayoritas masyarakat menolak hadirnya tambang.

“Mayoritas masyarakat menolak tambang,” kata Halim

Halim membeberkan bahwa dalam rancangan RT RW Kabupaten Konkep tidak ada ruang untuk tambang. Berdasarkan zonasi kata Halim, dalam perda nomo 9 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Pulau – pulau Sultra itu, Konawe Kepulauan peruntukannya hanya untuk penangkapan dan konservasi.

“Jadi kami tidak bisa memasukan ruang itu dasar ada dasar, kami bisa berproses hukum ketika kami memasukan di rencangan RT RW itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan,” katanya.

Saat ini RT RW Kabupaten Konkep masih berpolemik tentang tambang di Konkep, khususnya PT GKP. Di satu sisi punya izin, disisi lain tidak ada ruang untuk tambang. “Itulah yang menjadi polemik saat ini,” ungkapnya.

Walhi Sebut Pemicu Konflik ialah Tambang

Ditemui ditempat berbeda, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sultra mengatakan akar persoalan dan pemicu konflik sosial ialah hadirnya tambang di Konkep. “Di awal saya sudah bilang, tangkap itu GKP, karena dia yang memicu konflik horizontal di masyarakat,” tegas Direktur Eksekutif Walhi, Saharuddin.

Walhi mencontohkan seperti yang pernah terjadi di Kota Baubau, dimana dikalangan masyarakatnya juga tidak saling bertegur sapa akibat hadirnya tambag. “Ini terulang lagi sepereti kejadian di baubau,” ujarnya.

Walhi menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kehadiran tambang di konkep termasuk di pulau – pulau kecil lainnya di Sultra seperti di Kabaena, Kabupaten Bombana.

“GKP kan sudah dihentikan sementara kemudian pemerintah mencabut lagi sekarang pembekuannya, langsung tutup saja semua perusahaan disana (Konkep) dari pada menjadi konflik seperti saat ini,” sarannya.

“Solusinya harus cabut IUP tanbang – tambang di Konkep, seluruh IUP yang ada di pulau – pulau kecil,” ungkapnya.

Menanggapi adanya konflik yang terjadi di Konkep sebagai bentuk hadirnya tambang, Ali Mazi mengaku belum mengetahui apa yang terjadi di Konkep.

“Saya belum tahu apa yang terjadi karena belum dilaporkan,” tutup Ali Mazi.

Sementara itu, Direktur Opersioanal PT GKP, Bambang yang coba di konfirmasi, Senin (26/8/2019) usai mengikuti Rapat Rekonsiliasi IUP Se-Sultra di Kendari, Senin (26/8/2019) di salah satu hotel di Kendari belum mau berkomentar.

“Nanti saja ya mas, nanti saya buat konfrensi pers,” singkatnya.

Laporan : Tim

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •