Walhi Sultra: Konawe Utara Darurat Ekologis

oleh -117 views
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Sultra, Kisran Makati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Bencana Banjir Bandang yang melanda Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (21/5) kemarin, telah menghanyutkan 7 rumah warrga dan merendam sekitar 80 rumag warga di Dua Kecamatan yakni Langgikima dan Landawe.

Lantas, Tangung Jawab Siapa Banjir Bandang di Konawe Utara?

Wahana Lingkungan (Walhi) Sultra angkat bicara. Direktur Walhi Sultra, Kisran Makati kepada anoatimes.id mengatakan bahwa bencana banjir bandang di Kabupaten Konawe Utara merupakan tanggung jawab negara, terkhusus Pemerintah Daerah Konawe Utara, sebab salah satu penyebab terjadinya banjir bandang ialah karena adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Beberapa rumah warga yang terendam banjir bandang di Kecamatan Langgikima. Foto : Yono for anoatimes.id

“Tanggung jawab negara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sebab yang mengeluarkan izin-izin pertambangan dan perkebunan,” ujar Kiaran Makati saat di temui di Kantor Walhi Sultra, Selasa (22/5).

Berdasarkan data Walhi Sultra tahun 2014, Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara berjumlah 136 dan dan tahun 2015 ada 19 Izin Perkebunan Sawit. Walhi menyakini bahwa jumlah IUP Petambangan dan Perkebunan Sawit tersebut tentu bertambah di 2018 ini, dan tersebar sepanjang perbatasan Kabupaten Konawe, Konawe Utara hingga Perbatasan Sultra dan Suteng.

“Pasti jumlahnya bertambah sebab saat ini sudah ada smelter,” yakinnya.

Dari aktivitas Pertambangan dan Perkebunan Sawit tersebut, menurut Kisran sudah membuat kerusakan yang parah dan bahkan sudah masuk dalam kategori Darurat Ekologis. Sebab, dari aktivitas pertambangan sangat kurang perlakuan reklamasi pasca tambang, dan tidak luas hanya sebatas melakukan reklamasi.

“Misalnya yang harus di reklamasi 10 Ha, tapi yang di reklamasi hanya 1 Ha, itu kan tidak meluas,” tuturnya.

Lanjut, Kisran mengatakan karena adanya aktivitas pertambangan dan kelapa sawit yang semrawut dan tidak profesionalnya pengelolaan reklamasi sehingga membuat wilayah serapan air berkurang, akibatnya dikala musim hujan denan intensitas tinggi sekama beberapa hari pasti akan terjadi banjir.

“Pemerinah harus mengkaji dan mengevaluasi izin-izin di Kabupaten Konawe Utara, kalau ditemukan ada yang melanggar proses,” katanya.

“Perlu di ingat banjir terakhir ialah tahun 2013, dan setelah itu tidak ada, tahun 2018 ini merupakan yang terbesar banjinya, dan itu karena kurangnya resapan air sehingga air langsung merembes ke pemukiman warga dan aliran sungai sehingga meluap,” ungkapnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •