Warga Desa Lamanu Minta Bupati Muna Copot Kadesnya

oleh -97 views
Husnia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, MUNA – Penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai banyak polemik di masyarakat. Warga Lamanu menduga pengelolaan anggaran tersebut tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, tetapi justru menguntungkan kades sendiri secara pribadi.

Masyarakat yang juga mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Unsultra, La Ode Husnia, mengatakan Beberapa waktu sebelumnya Aliansi Masyarakat Lamanu sempat melakukan gerakan dengan mencoba menemui Bupati Muna, Rusman Emba untuk meminta pencopotan Kades Lamanu. Namun, hal itu sampai saat ini belum mendapatkan realisasi seperti yang masyarakat Lamanu inginkan.

Baca Juga : Ungkap Penyelewengan DD, BPD Desa Wuna Lapor Polisi

Gerakan serupa pernah dilakukan masyarakat di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) tetapi berhenti dengan sekedar diberi harapan untuk dilakukan tindak lanjut. Namun sampai detik ini belum ada realisasi .

“Kami sudah meminta kepada Bupati untuk segera mencopot Kepala Desa Lamanu karena masyarakat menduga kinerja Kades tidak benar, ” ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler, Jum’at, 10/11/2017.

Lanjutnya, persoalan yang terjadi di Desa Lamanu ini sebnarnya adalah adanya kecurigaan masyarakat terhadap kepala desa, dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD).

Masyarakat menilai bahwa ada penyelewengan yang telah dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola anggaran, sejak tahun 2015-2017. Pasalnya masyarakat yang mulai paham cara pengelolaan dana ini sesuai regulasi yg diamanatkan oleh UU DESA.

“Masyarakat sudah paham dengan pengelolaan anggaran DD dan ADD, tapi kadesnya tetap saja melakukan pengelolaan dengan cara licik, ” imbuh Mahasiswa FH Unsultra.

Kades menetapkan titik pekerjaan sampai dengan finishing pekerjaan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa dikoordinasikan dengan masyrakat dalam bentuk rapat.

“Kami masyarakat menilai bahwa pekerjaan yg dilakukan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, tetapi justru menguntungkan kades sendiri secara pribadi. Transparansi anggaran dalam pengelolaan pun menjadi barang mahal yang tak boleh masyarakat peroleh, ” tutup Husnia.

Hal ini diperparah lagi dengan perbuatan-perbuatan amoral kades yang menurut masyarakat tidak mencerminkan diri sebagai seorang pemimpin.
“Terlebih kita hidup di Kabupaten yang masih menjunjung tinggi adat, nilai-nilai budaya dan etika tentunya,” tuturnya.

Laporan : Jumdin

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •